Oleh: Dr Bagoes Sudarmanto Ssos Msi
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi tentang perlindungan wartawan sejatinya menjadi tonggak penting bagi kebebasan pers di Indonesia. Namun, tanpa pedoman teknis yang jelas dan koordinasi lintas institusi, implementasinya berisiko terhenti di atas kertas, meninggalkan celah bagi kriminalisasi atau penyalahgunaan hukum. Tulisan ini mendedah sejauh mana putusan tersebut mampu menjembatani norma konstitusi dengan realitas praktik perlindungan wartawan di lapangan.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menafsirkan ulang Pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers menandai titik penting dalam relasi antara kebebasan pers dan kekuasaan hukum di Indonesia. Melalui putusan ini, MK menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan tidak bersifat deklaratif semata, melainkan harus dimaknai secara operasional, berjenjang, dan dapat diterapkan dalam praktik. Dengan demikian, MK berupaya menutup ruang kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik yang selama ini kerap terjadi melalui instrumen hukum pidana dan perdata.
Sebagaimana lazim terjadi pada putusan yang bersifat conditionally constitutional (mengikat semua lembaga negara), tantangan utama justru muncul pada tahap implementasi. Tanpa kebijakan turunan yang konkret dan koordinasi antarlembaga, putusan MK berisiko berhenti sebagai norma yuridis simbolik. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang sistematis dan mengikat agar putusan ini benar-benar menjadi pedoman kerja bagi aparat penegak hukum, lembaga peradilan, Dewan Pers, dan publik secara luas, termasuk melalui penguatan Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.
Makna Substantif Putusan MK
Secara substantif, MK menegaskan tiga prinsip utama. Pertama, karya jurnalistik yang dihasilkan sesuai kaidah profesional dan kode etik jurnalistik tidak dapat serta-merta dijerat dengan hukum pidana atau digugat secara perdata. Kedua, setiap sengketa pers wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal pers, seperti hak jawab, hak koreksi, dan penilaian Dewan Pers. Ketiga, pendekatan tersebut merupakan perwujudan prinsip restorative justice (keadilan pemulihan) dalam konteks kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers.
Dengan kerangka ini, MK menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium (upaya akhir), bukan sebagai instrumen awal untuk merespons keberatan terhadap pemberitaan. Agar prinsip ini berjalan efektif, diperlukan standarisasi prosedur yang tegas dan mengikat bagi aparat penegak hukum, sehingga pendekatan restoratif tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan menjadi mekanisme operasional yang dapat diuji dan diawasi.
Meskipun secara normatif putusan MK telah memberikan kerangka perlindungan hukum yang lebih tegas bagi wartawan, tantangan utama justru terletak pada tahap pelaksanaannya di lapangan. Implementasi putusan ini melibatkan beragam aktor dan kepentingan, mulai dari Dewan Pers, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, hingga ekosistem media digital yang terus berkembang. Oleh karena itu, penting untuk menelaah implikasi praktis dari putusan MK guna memahami sejauh mana putusan tersebut mampu mengubah pola penanganan sengketa pers, mencegah kriminalisasi wartawan, sekaligus menjaga akuntabilitas dan etika jurnalistik dalam praktik demokrasi Indonesia.
1. Penguatan Posisi Dewan Pers
Salah satu implikasi paling nyata dari Putusan MK adalah semakin sentralnya peran Dewan Pers sebagai lembaga utama penyelesaian sengketa pers sebelum perkara dibawa ke ranah pidana atau perdata. Penguatan peran ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga tercermin secara empiris dalam meningkatnya arus pengaduan masyarakat ke Dewan Pers.
Data Dewan Pers menunjukkan lonjakan signifikan pengaduan pada tahun 2025. Sepanjang Januari–Juli 2025, Dewan Pers menerima 780 aduan, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama pada 2024. Secara kumulatif hingga November 2025, jumlah pengaduan mencapai 1.166 kasus, jauh melampaui angka 626 aduan pada 2024 dan 794 aduan pada 2023, dengan mayoritas ditujukan kepada media siber terkait dugaan pelanggaran etika jurnalistik.
Lonjakan ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap Dewan Pers sebagai forum penyelesaian sengketa pemberitaan. Pada saat yang sama, situasi tersebut memunculkan tantangan serius terkait kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan kecepatan penanganan perkara. Tanpa dukungan negara yang memadai, katakanlah peningkatan anggaran, penguatan sekretariat, serta pembentukan mekanisme fast-track mechanism (penyelesaian cepat), beban tersebut justru berpotensi melemahkan tujuan utama putusan MK. Sejalan dengan itu, hasil Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers perlu diperkuat daya ikatnya sebagai rujukan wajib bagi aparat penegak hukum dan pengadilan.
2. Resistensi Aparat Penegak Hukum
Kemungkinan lain yang tidak dapat diabaikan adalah resistensi aparat penegak hukum, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan. Dalam praktik, laporan pidana terhadap wartawan masih kerap diproses langsung tanpa terlebih dahulu merujuk pada mekanisme penyelesaian sengketa pers sebagaimana ditegaskan dalam putusan MK. Sepanjang 2025, Dewan Pers mencatat penyediaan 118 ahli pers untuk memberikan keterangan di kepolisian dan pengadilan, terutama dalam perkara yang menggunakan UU ITE dan UU Pers. Data ini menunjukkan bahwa pendekatan pidana masih menjadi respons dominan, sekalipun kerangka perlindungan konstitusional telah diperkuat. **